JEMBER, Radarjember.net - Beban utang program Jember Keren (J-Keren) senilai Rp 214 miliar menyeret perhatian publik dan DPRD Jember. Diduga kuat, utang itu bagian dari pengelolaan keuangan yang buruk.
Pada saat anggaran habis, tak segera ada langkah khusus, sehingga utang menumpuk hingga Rp 214 miliar.
Utang ini tersebar di sejumlah Rumah Sakit Daerah (RSD) dan dinilai sebagai cermin lemahnya perencanaan keuangan pada masa lalu.
Ini sekaligus menjadi alarm bagi pemerintah. Kondisi ini semakin mengkhawatirkan karena terjadi di tengah tekanan fiskal daerah yang kian berat.
Persoalan ini harus diurai secara terbuka agar tidak kembali menjadi warisan berat bagi keuangan daerah.
Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menilai, beban utang itu menjadi pelajaran penting bagi Pemkab Jember agar lebih cermat dalam merancang kebijakan keuangan.
Ia menegaskan, kondisi fiskal daerah saat ini memang sedang menghadapi tantangan cukup sulit.
Hampir semua daerah di Indonesia mengalami pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), salah satunya pengurangan transfer ke daerah (TKD).
“Akan tetapi, kami akan mencarikan jalan keluar agar kejadian seperti ini tidak terjadi kembali,” ujarnya.
Politisi Gerindra tersebut menjelaskan, DPRD akan menempuh langkah sistematis dengan membuka forum klarifikasi bersama tiga rumah sakit daerah (RSD). Tiga RSD yang akan dipanggil itu adalah RSD dr Soebandi, RSD Kalisat, dan RSD Balung.
Ketiga rumah sakit itu diketahui menjadi tumpuan pelaksanaan program J-Keren di masa kepemimpinan Bupati Hendy Siswanto.
Halaman
Bagikan ke:
