Bupati sempat mengumumkan menggratiskan biaya parkir untuk semua masyarakat yang menggunakan area parkir di tempat atau jalan milik pemda, terhitung 22 Mei sampai akhir Agustus 2025 nanti.

Bukan tanpa alasan, ia menyebut langkah itu untuk menjawab banyaknya keluhan masyarakat terkait karut-marutnya parkir.

Ia juga menghendaki ada perbaikan sistem penarikan parkir yang selama ini dilakukan para jukir.

“Makanya untuk membuat pariwisata Jember ini meningkat dan masyarakat tersenyum, kita gratiskan parkir - parkir yang ada di jalan milik kewenangan Pemkab Jember," tambahnya.

Sebelumnya, persoalan perolehan retribusi parkir yang jeblok ini juga sempat disinggung oleh Wakil Ketua Komisi C, Ikbal Wilda Fardana.

Ia menduga, jebloknya PAD retribusi parkir ini lantaran perubahan skema dari yang awalnya parkir berlangganan menjadi parkir berbayar, baik tunai maupun non tunai.

Saat itu, ada asumsi jika menggunakan skema parkir berbayar tunai, ada potensi pendapatan yang cukup besar, karena itu kemudian dinaikkan dua kali lipat.

Ikbal kemudian mencontohkan, estimasi kendaraan roda dua sebelumnya tarif parkir hanya seribu rupiah, roda empat dua ribu rupiah.

Kemudian dengan parkir berbayar, naik dua kali lipat. Roda empat menjadi empat ribu, dan roda dua menjadi dua ribu.

Semuanya itu, kata Ikbal, perlu dievaluasi menyeluruh, baik mengenai target pendapatan, penarikan oleh jukir, maupun efektifitas skema penarikan.

Mengingat, perolehan penarikan yang dilakukan jukir di lapangan, susah dibuktikan ketika disetorkan ke Bapenda Jember. Istilahnya, ada dugaan kebocoran retribusi parkir.

"Memang harus dievaluasi. Kalau masih menggunakan skema bayar tunai seperti sekarang ini, saya rasa akan jauh untuk sampai pada target. Tapi kalau skema parkir berlangganan ini lebih baik untuk PAD kita, ya gak apa-apa. Lebih baik kembali lagi ke parkir berlangganan saja," kata legislator PPP itu. (mau/nur)

Halaman

1   2