JAKARTA, Radarjember.net - Kabupaten Jember menjadi salah satu kantong Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar kedua, se-Jawa Timur.

Setiap tahunnya, ada ribuan PMI Jember, berangkat bertaruh nasib di negeri orang. Namun tidak semua dari mereka berangkat secara jalur prosedural alias ilegal.

Fakta itu menuntut pemerintah daerah harus berperan penting dalam memfasilitasi tata kelola pekerja migran yang inklusi.

Meski Pemkab Jember belum mengesahkan Raperda tentang PMI, Bupati Jember Muhammad Fawait, mulai bergerak melakukan lobi-lobi, untuk mendorong perlindungan PMI Jember lebih inklusif.

Salah satu yang diupayakan yakni mengunjungi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI/BP2MI, di Jakarta, Senin lalu (26/5). Dalam lawatannya itu, Gus Fawait ditemani Kepala Disnaker Jember, Suprihandoko.

Keduanya tak hanya melakukan audiensi, namun juga menyodorkan sejumlah proposal program yang langsung difasilitasi oleh Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding.

Dalam keterangan resminya, (27/5), Menteri P2MI Kadir Karding menekankan adanya sekolah vokasi terintegrasi di Jember untuk pusat pelatihan para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI).

Nantinya, sekolah vokasi terintegrasi itu akan dipergunakan bagi para CPMI yang ingin mengasah keterampilan dan bahasa.

“Satu model vokasi yang terintegrasi. Artinya sekolah vokasinya ini, di dalamnya ada sertifikasi, seperti bahasa dan yang paling penting modulnya juga disesuaikan dengan negara yang mau dituju,” kata Karding.

Karding juga menyebut program 'Desa Migran Emas'. Dia mendorong program itu karena Jember dinilai penyumbang terbesar kedua pekerja migran Indonesia, di Jawa Timur. 

Harapannya nanti, desa yang jadi kantong PMI itu dijadikan Desa Migran Emas. Bahkan membeber rencananya yang akan membuka Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) di Jember.

“Soal pos (P4MI, Red) saya kira prioritas ya. Lebih cepat lebih baik. Jember ini prioritas kami, Jember ini kantong pekerja migran. Sehingga harus ada P4MI dan pos pelayanannya,” tambah Karding.

Ia juga mengapresiasi sejumlah terobosan Bupati Jember untuk tata kelola PMI tersebut, yang dinilainya cukup konstruktif.

Karding juga meminta Pemkab Jember terlibat aktif dalam pencegahan pemberangkatan PMI secara jalur non prosedural.

Halaman

1   2